izin pertambangan. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. izin pertambangan

com, JAKARTA – Pengusaha pertambangan batu bara mengeluhkan lambatnya reaksi pemerintah terkait pengajuan perpanjangan izin tambang. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan Masalah Terdakwamelakukan penambangan tanpa Izin; Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018, sekitar jam 15. Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara . 16. berakhirnya masa waktu yang diberikan tanpa permohonan perpanjang. 078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di. 8. PERPANJANGAN. Maruwai Coal, PT. Terdapat beberapa ketentuan dan peraturan dari pemerintah yang perlu untuk ditaati ketika menjalankan sebuah usaha. Berdasarkan beleid tersebut, IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10 UU 4/2009 s. Sementara itu, ketentuan mengenai hak dan kewajiban pajak bagi pemegang IPR tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mendukung. Surat Izin Pertambangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian golongan C sungai wilayah Propinsi Jawa Timur. Perusahaan yang. Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu mining permit (Salim, 2012). IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi. Bagian Kesatu. Izin Usaha Pertambangan Khusus. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPIzin Usaha Pertambangan Kegiatan Eksplorasi Kegiatan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka. DPR Bantah Adanya Pengurangan Kewenangan Pemda Terkait Izin Usaha Pertambangan. b. Ada dua. Berisi pemberian perizinan berdasarkan kepemilikan nomor induk berusaha dan integrasi elektronik. Adapun biaya izin pertambangan rakyat ditanggung oleh pihak pemohon (jika memang ada). Melainkan hanya memberikan definisi dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) melalui Pasal 66 hingga 73. Izin Pengolahan Migas 3. Sebelumnya melalui UU 4/2009, usaha pertambahangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun, suatu perusahaan baru bisa memiliki lebih dari 1 IUP jika memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan. Bahwa sejak Belanda datang dan menguasai negeri ini, maka selanjutnya ijin-ijin pertambangan yang diberikan oleh Sultan-Sultan di Sumatera dan Raja-Raja di Pulau Jawa dan daerah lain di Indonesia. 17. Jatim Newsroom - Komisi D DPRD Jawa Timur meminta Kementerian ESDM segera terbitkan Standart Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Minermba Non Logam dan Batuan. perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal; bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yangtirto. Berikut adalah kutipan pasal-pasal tersebut. PUTUSAN Nomor 25/PUU-VII/2010. 6. Penghargaan pertama yaitu Penghargaan Subroto 2023 Bidang Inovasi Penyediaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Fasilitas Pembibitan/Persemaian. Kementerian Investasi/BKPM akan mulai mencabut 2. Dokumen resmi yang berisi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun hak-hak dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 94Definisi IUP IZIN Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Izin usaha pertambangan merupakan. karena itu, sebelum Pertambangan legal diresmikan, Penambangan illegal Emas di Kawasan Gunung Tumpang Pitu yang berada di Kawasan Hutan Lindung ini sudah di manfaatkan selama kurang lebih 20 Tahun terakhir. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (12/12/2022), mengatakan hal itu setelah dilakukan kajian sistemik tata kelola dan kebijakan izin usaha pertambangan. Kami. 918 izin usaha pertambangan (IUP) yang ada, hanya 6. 5. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi. 078 Izin Usaha Pertambangan yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Januari lalu. 4 Salah satunya akhir-akhir ini muncul pemberitaanPerizinan pertambangan di Kepulauan Sahinge ini pun jangan hanya sebatas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tetapi juga dapat ditelusuri apakah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan izin tambangnya. IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 9 PP 96/2021): 1. Selanjutnya, bahan-bahan hukum dan nonhukum dikaitkan dan dianalisis. Ratusan. TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DALAM PENAMBANGAN BATU KAPUR A. d. izin lingkungan rencana usaha/kegiatan pertambangan batuan tanah urug, batuan pasir dan sirtu, stone crusher oleh pt. a. 3/2020, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan. Bahlil menyatakan bahwa pihaknya sudah mengantongi seluruh nama perusahaan tambang yang izinnya. Sejak adanya PP 96/2021 kewenangan perizinan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi. 19. Kewenangan penerbitan izin pertambangan yang dahulu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota, sekarang beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Izin Usaha Pertambangan. POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH. Peta Wilayah Izin Pertambangan Rakyat (WIPR) ditandatangani oleh pemohon yang menggunakan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis nasional (sejajar dengan lintang bujur dan menggunakan peta dasar RBI BIG skala minimal 1:25. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yanga. 500 hektare, dari total 42. Wilayah pertambangan (WP) adalah seluruh ruang laut, darat, termasuk dalam bumi (bagian dari “wilayah hukum pertambangan”) yang menjadi landasan penetapan kegiatan pertambangan. Secara implisit pertambangan rakyat telah diatur dalam UU No. Pasal 2 huruf n mendefinisikan pertambangan rakyat sebagai Pertambangan Rakyat; adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari. Namun, dengan penarikan kembali izin pertambangan ke pemerintah pusat, berimplikasi pada rentang kendali proses perizinan dan juga pembinaan serta pengawasan atas perizinan pertambangan, baik yang beradaDirektur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM) Yose Rizal, saat dikonfirmasi mengenai data terbaru izin usaha pertambangan pasir laut, mengatakan bahwa saat ini kewenangan pemberian izin komoditas tersebut ada di daerah. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan. Selain itu, mengatur kebolehan pemakaian hutan untuk pertambangan melalui skema Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). KBLI & Jenis izin Minerba. K/HK. Aturan dituangkan dalam Undang-Undang maupun dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Manusia serta peraturan lainnya yang berhubungan. Wilayah Usahe b. “Jika dipusatkan di ESDM akan terjadi penumpukan perijinan dari mineral batuan non. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, Mineral, Batubara, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Pengangkutan, dan Penjualan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan terbitnya UU No. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. d. EBTKE. B. 078 Izin Usaha Pertambangan. KEDUA : Persetujuan Pengalihan Sebagian Tahap WIUP/WIUPK Kegiatan Operasi bagi Produksi. 2. BAB III IZIN USAHA. 17. Berikut jenis perizinan tambang yang berlaku: 1. Izin Pengangkutan. Mencabut : Permen ESDM No. Gerai Pelayanan Perizinan Terpadu (GP2T) BKPM DIY menerbitkan izin kepada pemohon JENIS IZIN DI BIDANG PERTAMBANGAN 1. Pertambangan yang diberikan oleh Menteri kepada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Untuk Penjualan Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, layanan perizinan dibidang pertambangan minerba telah kembali dibuka dan Apabila sengkarut terkait tata kelola izin usaha pertambangan berlarut, hal itu dikhawatirkan berdampak negatif pada iklim investasi. Peta Wilayah Izin Pertambangan Rakyat dilengkapi dengan Batas Koordinat Geografis Lintang dan Bujur sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografi yang berlaku secara Nasiona1(Fc. 55 tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditandatangani pada 11. com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 2. IUP diberikan oleh gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota 5 Ab raS l eng, Hukum Pt mbangan,UII sss Yogyakarta, 2004, hlm. PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha. Birokrasi Pelayanan Pertambangan 1. Hal ini juga. 645. 18. 6 Ada kontrak atau izin pertambangan yang berlaku yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang diberlakukan. Kelompok usaha ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 3. OSS - Izin Usaha Pertambangan. Berdasarkan kode KBLI 42916, jenis usaha konstruksi bangunan sipil pertambangan merupakan usaha dengan risiko menengah tinggi yang. Liputan6. Izin Usaha Pertambangan 6. 2 Secara konsep, Maladministrasi belum dapat di definisikan dengan tepat (Sir Edmun Compton dalam Tatiek Sri Djatmiati). Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa. IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT. Hakim Agung Irfan Fachruddin, dengan anggota Yodi Martono Wahyunadi dan Is Sudaryono, dalam musyawahnya tertanggal 14. 158 -176 Amri Nur Azizah : Pedoman permohonan, evaluasi, dan pemberian wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha pertambangan batuan Title (English) : Guideline for application, evaluation, and granting of non-metal mineral mining Dalam hal ini, kami mengasumsikan bahwa perusahaan baru ini adalah perusahaan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”), namun perusahaan tersebut ingin membangun smelter karena ingin memiliki usaha di bidang pengolahan dan pemurnian hasil tambang. Adapun, IUP yang. Apabila sengkarut terkait tata kelola izin usaha pertambangan berlarut, hal itu dikhawatirkan berdampak negatif pada iklim investasi. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya termasuk IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya. 4 Adapun, WPR sendiri ditetapkan hanya untuk kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut : a. Pemerintah: Perubahan UU Minerba untuk Perbaiki Sektor. 000 hektare izin. pengakhiran perizinan karena pengembalian; b. (Baca: Begini Beda Legalitas Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah,. 14. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara - Permen ESDM No. DIY No. com> 2 Intan Yurnelia, Izin Dibekukan, Pengusaha Tambang Melapor Ke Ombudsman, (14 Februari 2018), <. “Kuncinya transparan saja. 20201210181119. Wilayah Izin Usaha Pertambangan batubara, c. TEMPO. Menteri ESDM Arifin Tasrif memaparkan, pencabutan IUP atau IUPK ini sudah sesuai dengan Pasal 119 Undang. sektor pertambangan difokuskan pada transparansi penerimaan pemerintah dari sektor pertambangan. Wilayah Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a menjadi dasar bagi Menteri ESDM untuk menetapkan: a. B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan5) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi; dan 6) IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan untuk 1 (satu) daerah provinsi. Pemerintah provinsi terlebih dahulu menentuakan WP (dengan. ix small-scale mining permits bab x izin usaha pertambangan khusus 74–84 ch. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/10”), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUPK OP Pengangkutan dan Penjualan. Pertambangan mineral merupakan salah satu kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara demi kesejahteraan rakyat. Izin Usaha Pertambangan. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang dituangkan dalam lembar peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Pertambangan, Mineral, Batubara, Usaha Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebutIzin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil. IUP Eksplorasi. 1. 10. This writing is inspired by the Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VIII/2010, which is the decision towards the judicial review of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and. Nomor Peraturan. Penerbitan izin-izin itu diklaim telah sesuai aturan dan didahului kajian lingkungan. Menurut Ahmad Redi, pakar hukum pertambangan, ada sejumlah penyebab mengapa. t. tidak melebihi 10 hari kerja sejak tanggal penetapan prioritas WIUPK atau lelang WIUPK, dengan mencantumkan nomor surat penetapan 2. Saat ini, galian tambang C berada di Pemerintah Pusat. - Panduan Perizinan Online Minerba. 4 Salah satunya akhir-akhir ini muncul pemberitaan Daerah (UU Pemda)” ternyata berimplikasi pada pelimpahan kewenangan penerbitan izin pertambangan. Perizinan dan Pengawasan Pertambangan Pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang dibimbing oleh Yunus Wahid dan Hamzah Halim. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15. Surat lzin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. 1. Bisnis. com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi per 21 April 2022 telah mencabut 1. Lahai Coal, dengan luas total 221. Upaya penanganan penambangan tanpa izin melalui penataan wilayah dan regulasi, pembinaan oleh PPNS, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, dan formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat. 7. Penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian Izin. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal Juli 2017 karena diduga penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin. ABSTRAK: Bahwa ruang wilayah Provinsi Kalimantan Timuur memiliki kedudukan yang strategis dengan kekayaan sumberdaya yang perlu dilindungi dan dikelola untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemenfaatan ruang. 12. IUP Eksplorasi. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnyaPemegang izin pertambangan rakyat; Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau Pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian lainnya yang diterbitkan Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan. bahwa Perizinan Berusaha sektor pertambangan yang memerlukan perizinan pada sektor kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) prosedur permohonannya tidak melalui Lembaga OSS tetapi9. 20. A Font Besar. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan. Menimbang: a. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 di jelaskan 3 (tiga) jenis perizinan yang digunakan dalam bidang pertambangan, yaitu :15 1. "Dulu ketika jadi Bupati, tambang galian C itu diserahkan ke camat saja. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara. Izin Usaha Pertambangan Khusus 7. 8. Tindakan tersebut merupakan bagian dari kelanjutan rencana yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Izin Usaha Peadalah izin untuk rtambangan melaksanakan usaha pertambangan. K/26/M. CO. WIPR) 13. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yangKata kunci: wilayah izin usaha pertambangan; izin pertambangan rakyat; wilayah pertambangan rakyat; tambang timah inkonvensional. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yangIzin Pertambangan Rakyat atau IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar negara tetap terlibat, baik dalam pengawasan dan kontrol terhadap pelaku usaha fpertambangan. tidak memiliki izin lain di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Izin Pengangkutan dan Penjualan. 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa mineral dan batu bara merupakann sumber daya alam yang terkandung di wilayah hukum. Menurut Ferdy, langkah itu bertolak belakang dengan komitmen. 4. KETENTUAN mengenai IPR di antaranya tercantum dalam UU 4/2009 s. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu. Ketersediaan data. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. Dari aspek perizinan pada UU No. Izin Usaha Pertambangan adalah izin atau bentuk kontrak kerja sama lain untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi. pdf. Pada perkembangannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kehutanan Nomor 1 Tahun 2004 untuk menyelesaikan problematika tumpang-tindih area pertambangan di hutan lindung. CO, Jakarta - Kementerian ESDM tengah memproses dan mengevaluasi dua perusahaan Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang mengajukan perpanjangan izin. Hal ini seiring dengan munculnya Peraturan Presiden (Perpres) No. Izin Pengangkutan dan Penjualan Minerba 9. Bisnis. Sumber Barito Coal, PT. 24 Tahun 2007 Jo. t. Perbaikan tata kelola pertambangan nasional; UU Minerba No. Tahapan Lengkap Proses Pengajuan Izin Usaha Pertambangan merdeka. sistem kontrak (izin) pertambangan yang berlaku saat ini . 000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan UUD NRI Tahun.